BERHALA ISLAND

PULAU Berhala memiliki panaroma pantai pasir putih dan batuan vulkanik yang sangat indah dengan lokasi yang sangat dekat dengan daerah penyangga Taman Nasional Berbak. Pulau yang luasnya kurang lebih 10 km persegi ini pada bagian barat mempunyai pantai yang landai dan pada bagian Timur mempunyai tebing-tebing batu karang yang cukup curam. Dalam keadaan laut surut pulau berhala dapat dikelilingi dengan berjalan kaki dalam waktu 6 jam. 

Pulau ini dihuni oleh 9 Kepala Keluarga yang berasal dari Suku Melayu Riau dengan mata pencarian sebagai nelayan. Seluruh bukit yang mempunyai ketinggian sekitar 2.000 meter. terdapat pada bagian tengah pulau dan disini ditemui dua buah peninggalan sejarah dan budaya, diantaranya Makam Datuk Paduko Berhalo.

Dengan jalan kaki menyusuri bukit melalui jalan setapak + 150 meter akan kita jumpai makam seorang pengembang islam di jambi, bernama Ahmad Salim Yang digelari Datuk Paduko Berhalo. Beliau menukah dengan Putri Raja Jambi, Putri Selaras Pinang Masak yang kemudian hari keduanya memerintah kerajaan Jambi.
Terdapat pula Benteng Peninggalan Jepang pada salah satu bukit di Pulau Berhala ini.Seluruh aktifitas wisata pantai dapat dilakukan di Pulau ini

SEJARAH PROVINSI JAMBI

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.

Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernurnya.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci)

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.

Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Adapun nama Residen dan Gubernur Jambi mulai dari masa kolonial sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah :

1. O.L. Helfrich (1906-1908)
2. A.J.N Engelemberg (1908-1910)
3. Th. A.L. Heyting (1910-1913)
4. AL. Kamerling (1913-1915)
5. H.E.C. Quast (1915 – 1918)
6. H.L.C Petri (1918-1923)
7. C. Poortman (1923-1925)
8. G.J. Van Dongen (1925-1927)
9. H.E.K Ezerman (1927-1928)
10. J.R.F Verschoor Van Niesse (1928-1931)
11. W.S. Teinbuch (1931-1933)
12. Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
13. M.J. Ruyschaver (1936-1940)
14. Reuvers (1940-1942)

Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi

MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Residen Jambi:

1. Dr. Segaf Yahya (1945)
2. R. Inu Kertapati (1945-1950)
3. Bachsan (1950-1953)
4. Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
5. R. Sudono (1954-1955)
6. Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) - Acting Gubernur

6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Propinsi
8 Februari 1957 peresmian propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61/1958.

MASA PROVINSI JAMBI

Gubernur Jambi:

1. M. Joesoef Singedekane (1957-1967)
2. H. Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967-1968)
3. R.M. Noer Atmadibrata (1968-1974)
4. Djamaluddin Tambunan, SH (1974-1979)
5. Edy Sabara (Pejabat Gubernur 1979)
6. Masjchun Sofwan, SH (1979-1989), Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Wakil Gubernur)
7. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (1989-1999), Musa (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
8. DRS. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999-2005), Uteng Suryadiatna (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
9. DR.Ir. H. Sudarsono H, SH, MA (Pejabat Gubernur 2005)

Propinsi Jambi secara resmi menjadi Propinsi tahun 1958 sesuai dengan Undang-undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juni 1958. Propinsi Jambi terletak antara 0º 45¹ 2º 45¹ LS dan 101º 0¹ - 104º 55 BT, terletak ditengah pulau sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat, dengan luas: ": wilayah keseluruhan 53.435.72 Km²

» Luas Wilayah 53,43 km2
» Luas daratan 51.000 km2
» Luas lautan 425,5 km2
» Panjang pantai 185 km


Geografis
Propinsi Jambi terletak pada Pantai Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan laut Cina Selatan dan Lautan Pasific, pada alur lalu lintas Internasional dan Regional.Secara geografis Propinsi Jambi terletak diantara 0º 45’ – 2O 45’ Lintang Selatan antara 101 O 10’ – 104O 44’ Bujur Timur, luas Wilayah Propinsi Jambi 53.435,72 Km2.. luas daratan 51.000 Km2 , luas lautan 425,5 Km2 dan panjang pantai 185 Km.
Batas-batas Wilayah Propinsi Jambi adalah sebagai berikut :
» Sebelah Utara dengan Propinsi Riau
» Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan
» Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
» Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan
Propinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (jet-foil) ± 5 jam.
Secara lokasi Propinsi Jambi terletak dikawasan imbas segitiga pertumbuhan ekonomi yang meningkat akibat Spill Over Effect dari tiga Sibajo dan kerja sama IMS –GT




Administratif Pemerintahaan
Dengan adanya pemekaran Wilayah Kabupaten seperti UU No. 54 Tahun 1999. Propinsi Jambi terbagi menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota.
9 Kabupaten dan 2 Kota :
1. Kabupaten Kerinci, ibukotanya Sungai Penuh (sementara)
2. Kabupaten Sarolangun, ibukotanya Sarolangun
3. Kabupaten Merangin, ibukotanya Bangko
4. Kabupaten Bungo, ibukotanya Muara Bungo
5. Kabupaten Tebo, ibukotanya Muara Tebo
6. Kabupaten Batanghari, ibukotanya Muara Bulian
7. Kabupaten Muara Jambi, ibukotanya Sengeti
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ibukotanya Kuala Tungkal
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibukotanya Muara Sabak
10. Kota Jambi yang juga merupakan ibukota Propinsi Jambi
11. Kota Sungai Penuh, beribukota Sungai Penuh


» 60 Kecamatan difinitif
» 7 Kecamtan Perwakilan
» 1.036 Desa
» 102 Kelurahan
Persiapan Menghadapi Otonomi Daerah
Langkah-langkah yang telah dipersiapkan meliputi :

1. Melakukan pengembangan wilayah dari 5 Kabupaten dan 1 Kota menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota, dimana di Kabupaten Pemekaran telah dibentuk Lembaga-lembaga baru.

2. Penataan Kelembagaan dengan membentuk Dinas-dinas otonomi yang merupakan pengintegrasian Instansi Vertikal yang dihapuskan, antara lain pembentukan;
» Dinas Infromasi dan Komunikasi,
» Dinas Kesejahteraan Sosial,
» Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil, Menengah,
» Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya,
» Dinas Transmigrasi,
» Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
» Serta Pembentukan Biro Peranan Wanita Setda Propinsi Jambi.

3. Pembenahan terhadap penempatan personalia melalui proses analisa job berdasarkan keahlian dan kebutuhan organisasi.

4. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, baik struktural, teknis maupun fungsional.

5. Menginventarisasi objek-objek PAD yang belum digali serta mengefektifkan pungutan yang sudah ada.

6. Meng-inventarisasi aset-aset milik Instansi Vertikal yang sudah dan akan dilikuidasi, memproses status kepemilikannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Iklim
Musim hujan di Propinsi Jambi dari bulan November sampai Maret dan musim kemarau dari bulan Mei sampai Oktober. Iklim Propinsi Jambi bertype A (Schmidt and Ferguson) dengan curah hujan rata-rata 1.900 – 3.200 mm/tahun dan rata-rata curah hujan 116 – 154 hari pertahun. Suhu maksimum sebesar 31 derajat cescius.

Peluncuran Pertama Blog Permaja

Masih dalam masa percobaan dan mohon dukungan semua pihak untuk pembuatan blog ini